RRI.CO.ID, Kuningan - Sorotan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan kian menguat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan mengingatkan para pejabat agar tidak menambah beban guru di tengah berbagai persoalan yang tengah mencuat.

Peringatan tersebut disampaikan saat audiensi bersama aktivis mahasiswa Permahi Kuningan. Audiensi tersebut mengulas sejumlah isu yang membelit Disdikbud, mulai dari perbedaan angka dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hingga dugaan praktik yang berpotensi merugikan tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil telaah awal Komisi IV, ditemukan indikasi ketidakwajaran pada realisasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mencapai Rp1,88 miliar. Selain itu, terdapat potensi kerugian hingga Rp6,24 miliar yang diduga muncul akibat proses penetapan penyedia barang dan jasa tanpa mekanisme pembanding harga.

“Perbedaan angka itu hal yang biasa dalam proses pemeriksaan, entah Rp3,2 miliar, Rp8,6 miliar, atau lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana mekanisme itu berjalan,” ujar Rana Suparman, di DPRD Kuningan, Kamis, 23 April 2026.

Tak hanya soal anggaran, Fraksi PDIP juga menyoroti isu yang menyentuh langsung para guru, yakni dugaan keterlibatan mereka dalam menutup TGR melalui iuran. Ia menegaskan agar tenaga pendidik tidak dijadikan pihak yang harus menanggung beban akibat sistem yang bermasalah.

Menurutnya, guru dan tenaga P3K perlu berani melapor jika ada tekanan untuk ikut urunan (iuran). Hal ini penting agar tidak terjadi praktik yang merugikan tenaga pendidik.

“Jangan sampai guru jadi korban. Kalau ada paksaan, laporkan ke DPRD. Jangan diam,” ucapnya.

Ia menambahkan, kondisi para guru saat ini sudah cukup berat, baik dari sisi beban kerja maupun persoalan kesejahteraan. Karena itu, segala bentuk tekanan tambahan dinilai dapat memperburuk situasi.
https://rri.co.id/cirebon/info-parlemen/2357904/dprd-kuningan-ingatkan-disdikbud-tak-bebani-guru-lagi