: : : : : : : :

SIMANTAP DPRD KU

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SISTEM MANAJEMEN TATA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN >>

...
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Status : berlaku

Dilihat: 57

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perlindungan Produk Lokal

Status : berlaku

Dilihat: 50

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Status : berlaku

Dilihat: 59

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Status : berlaku

Dilihat: 51

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan

Status : berlaku

Dilihat: 42

...
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.02-DPRD/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Status : Berlaku

Dilihat: 30

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2025

Status : berlaku

Dilihat: 103

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

Status : berlaku

Dilihat: 112

...
Keputusan Pimpinan Dprd Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.15-PIMP/2025 tentang Penugasan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan I Tahun 2025

Status : berlaku

Dilihat: 68

...
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Status : berlaku

Dilihat: 83

Copyright © JDIH DPRD Kabupaten Kuningan - Hak Cipta Dilindungi Undang-undang