CIREMAITODAY.COM,KUNINGAN–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melontarkan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun 2025. Sejumlah indikator dinilai belum menyentuh persoalan mendasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan. Juru Bicara asal Fraksi PKB, Hj Neneng Hermawati menegaskan, bahwa capaian rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 7,91 tahun masih berada di bawah target 8,2 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini menggambarkan masih adanya persoalan serius dalam keberlanjutan pendidikan, bukan hanya akses masuk sekolah,”ujarnya, Minggu (26/4).

Ia mengungkapkan, tingginya angka putus sekolah menjadi indikator nyata lemahnya daya tahan sistem pendidikan. Tercatat sebanyak 471 siswa SD dan 1.766 siswa SMP mengalami dropout. Selain itu, ribuan lulusan juga tidak melanjutkan pendidikan, masing-masing 1.096 lulusan SD dan 2.892 lulusan SMP.

Menurutnya, fakta tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjaga kesinambungan belajar siswa. DPRD pun mendesak pemerintah daerah untuk merumuskan langkah sistematis dan terukur agar persoalan ini bisa ditekan secara signifikan pada tahun mendatang.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti masih banyaknya sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi rusak, serta belum terisinya sejumlah jabatan kepala sekolah definitif. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, lemahnya manajemen sekolah, hingga tidak optimalnya pengawasan.

“Ini bukan masalah teknis semata, tapi menyangkut kualitas output pendidikan secara keseluruhan,”tegasnya.

Dalam aspek tata kelola, DPRD menemukan persoalan serius pada data Dapodik yang belum terintegrasi dan tidak terbarui secara optimal. Permasalahan ini diperparah dengan temuan terkait pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025.

Neneng menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, mulai dari akurasi data hingga transparansi dan akuntabilitas anggaran. “Tanpa data yang valid, kebijakan akan terus meleset dari sasaran,”ujarnya.

DPRD juga mendorong penguatan transisi pendidikan antar jenjang, khususnya dari SD ke SMP dan dari SMP ke pendidikan menengah, melalui optimalisasi program wajib belajar 12 tahun. Sistem monitoring dan evaluasi pun diminta lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar serapan program.

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mencatat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,59 persen memang telah melampaui target. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menggambarkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

“Penurunan pengangguran tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita. Artinya, kualitas pekerjaan yang tercipta masih perlu dipertanyakan,”katanya.

Sementara dalam bidang keagamaan, DPRD mengapresiasi sejumlah program seperti pemberian beasiswa kepada 1.000 santri, insentif bagi guru ngaji dan imam tajug, serta kebijakan menjadikan ijazah Madrasah Diniyah sebagai syarat melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, DPRD menilai capaian kemampuan baca tulis Al-Qur’an yang masih berada di kisaran 65 persen menjadi alarm penting. Pemerintah daerah diminta lebih fokus pada program pengentasan buta aksara Al-Qur’an secara lebih terukur dan berdampak.

“Program keagamaan harus dievaluasi berbasis dampak, bukan sekadar jumlah penerima. Kualitas dan pemerataan harus menjadi prioritas,”pungkasnya.(dri)
https://ciremaitoday.com/politik/lkpj-2025-disorot-tajam-dprd-kuningan-bongkar-rapuhnya-sektor-pendidikan/