: : : : : : : :

SIMANTAP DPRD KU

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SISTEM MANAJEMEN TATA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BERITA>>

Pimpinan & Komisi I DPRD Kuningan memantau Pelaksanaan Seleksi Terbuka (Selter) JPT Pratama Sekretaris Daerah.

KUNINGAN, (FC).- Pelaksanaan Seleksi Terbuka (Selter) JPT Pratama Sekretaris Daerah dimulai, akhir pekan kemarin dilangsungkan assessment terhadap 12 orang peserta Seleksi Terbuka. Dan hari berlangsung penulisan makalah oleh para peserta.

Bahkan pelaksanaannya dapat kunjungan langsung dari jajaran DPRD Kuningan mulai dari unsur pimpinan DPRD hingga jajaran Komisi I DPRD Kuningan.

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Racdhy yang memimpin rombongan mengaku bahwa dia bersama unsur pimpinan DPRD serta jajaran Komisi I yang membidangi Pemerintahan melakukan monitoring sesuai dengan tugas pokoknya.

“Dan ini juga sekaligus menjawab polemic pro dan kontrak dilaksanakannya Selter Jabatan Sekda,” ujar Zul.

Jika dilihat sampai saat ini, menurut Zul semua berjalan sesuai dengan rel nya, artinya adanya Perpres Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Sekda yang telah mundur 5 hari setelah itu harus dimulai rekrutmen.

“Jadi ini yang harus dilakukan, karena memang pertama ada amanat dari presiden, setelah mengudurkan diri harus dimulai proses dan saya lihat dokumen pemda juga melakukan ijin ke kemendagri,” ungkap Zul

Bagi Zul, Selter ini harus dilakukan, namun jangan dilihat hari ini, mengingat jabatan PJ sekda itu hanya berlaku 3 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali, artinya habis pada 9 februari mendatang setelah itu terjadi kekosongan kembali.

“Karena ada kekosongan dan sehari setelah kosong belum ada bupati definitif, maka roda pemerintahan tidak bisa berjalan, terlebih tanggal 10 hari ada pelantikan bupati jika tidak ada sengketa Pilkada,” ujar Zul

Zul berharap dengan adanya seleksi ini bisa melahirkan Sekda yang bisa menjawab permasalahan di kabupaten kuningan.

Fajar Shidiq

Copyright © JDIH DPRD Kabupaten Kuningan - Hak Cipta Dilindungi Undang-undang