PKB Dorong Pemda Terapkan Prinsip Syariah
sumber surat kabar dari Radar Cirebon Group :
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan, menegaskan komitmennya untuk mendukung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Namun, dukungan itu disertai penegasan agar pelaksanaan APBD nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan Hj Inayah Hadiatmika dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, selasa (07/10).
"Kami sadar bahwa Fraksi PKB pada gilirannya nanti akan mendukung penuh Rancangan APBD Tahun anggaran 2026 ini, Namun kami juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai harapan bersama serta mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat", tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan APBD tidak hanya berbicara pada angka tetapi juga niat dan tujuan mulia dibaliknya. "segala sesuatu tergantung pada niatnya. karena itu, mari kita perkuat kembali niat demi kemaslahatan yang lebih nyata bagi seluruh umat" ujarnya.
Lebih Lanjut, ia menyapaikan padangan Fraksi PKB bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum untuk membangun optimisme baru. Pemerintah Daerah didorong agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
"masih banyak ruang optimisme yang dapat diraih ditahun 2026 dibandingkan capaian sebelumnya. karena itu, kami meminta seluruh jajaran pemerinrtah daerah terus menumbuhkan rasa yakin dan tidak kehilangan semangat hanya untuk keraguan" ungkapnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan layanan publik disektor pajak dan restribusi daerah melalui inovasi berbasis teknologi, agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya.
"Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci penting. meski tidak mudah, kami percaya setiap kesulitan akan datang bersamaan dengan kemudahan", tutur Hj Inayah menguntip prinsip al-masyaqqah tajlibu at-taysir
Fraksi PKB meminta, agar penyusunan dan penggunaan APBD 2026 berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama.
"Setiap kebijakan pembangunan harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. APBD harus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Ia menilai, peningkatan belanja barang dan jasa, gedung, bangunan, serta modal peralatan dan mesin harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Fraksi PKB menekankan agar APBD 2026 menjadi rantai perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. APBD harus mampu memperkuat ketahanan masyarakat, memperluas pemerataan ekonomi, memperbaiki infrastruktur yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Kami menekankan pentingnya prinsip maslahah, sadd al-dzariah, dan urf dalam kebijakan daerah, agar pembangunan berjalan adil, inklusif, dan harmonis dengan nilai-nilai keislaman," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung langkah strategis pemerintah daerah sejauh tetap berpihak pada kemaslahatan umum. "Setiap kebijakan harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan UMKM, pembukaan lapangan kerja, hingga kemudahan investasi. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dihindarkan," pungkasnya.
Memet Tamimudin
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan, menegaskan komitmennya untuk mendukung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Namun, dukungan itu disertai penegasan agar pelaksanaan APBD nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan Hj Inayah Hadiatmika dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, selasa (07/10).
"Kami sadar bahwa Fraksi PKB pada gilirannya nanti akan mendukung penuh Rancangan APBD Tahun anggaran 2026 ini, Namun kami juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai harapan bersama serta mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat", tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan APBD tidak hanya berbicara pada angka tetapi juga niat dan tujuan mulia dibaliknya. "segala sesuatu tergantung pada niatnya. karena itu, mari kita perkuat kembali niat demi kemaslahatan yang lebih nyata bagi seluruh umat" ujarnya.
Lebih Lanjut, ia menyapaikan padangan Fraksi PKB bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum untuk membangun optimisme baru. Pemerintah Daerah didorong agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
"masih banyak ruang optimisme yang dapat diraih ditahun 2026 dibandingkan capaian sebelumnya. karena itu, kami meminta seluruh jajaran pemerinrtah daerah terus menumbuhkan rasa yakin dan tidak kehilangan semangat hanya untuk keraguan" ungkapnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan layanan publik disektor pajak dan restribusi daerah melalui inovasi berbasis teknologi, agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya.
"Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci penting. meski tidak mudah, kami percaya setiap kesulitan akan datang bersamaan dengan kemudahan", tutur Hj Inayah menguntip prinsip al-masyaqqah tajlibu at-taysir
Fraksi PKB meminta, agar penyusunan dan penggunaan APBD 2026 berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama.
"Setiap kebijakan pembangunan harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. APBD harus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Ia menilai, peningkatan belanja barang dan jasa, gedung, bangunan, serta modal peralatan dan mesin harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Fraksi PKB menekankan agar APBD 2026 menjadi rantai perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. APBD harus mampu memperkuat ketahanan masyarakat, memperluas pemerataan ekonomi, memperbaiki infrastruktur yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Kami menekankan pentingnya prinsip maslahah, sadd al-dzariah, dan urf dalam kebijakan daerah, agar pembangunan berjalan adil, inklusif, dan harmonis dengan nilai-nilai keislaman," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung langkah strategis pemerintah daerah sejauh tetap berpihak pada kemaslahatan umum. "Setiap kebijakan harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan UMKM, pembukaan lapangan kerja, hingga kemudahan investasi. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dihindarkan," pungkasnya.