JDIH DPRD Kab Kuningan

PERATURAN >>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Status : Berlaku

Dilihat: 246

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Status : Berlaku

Dilihat: 326

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah

Status : Berlaku

Dilihat: 394

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Status : Berlaku

Dilihat: 390

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatus Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Status : Berlaku

Dilihat: 385

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Status : Berlaku

Dilihat: 213

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Status : Berlaku

Dilihat: 224

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Status : Berlaku

Dilihat: 318

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Status : Berlaku

Dilihat: 261

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat

Status : Berlaku

Dilihat: 333

KATEGORI PRODUK HUKUM

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Bupati

Keputusan Bupati

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri

Naskah Akademik

Risalah Rapat

Keputusan Presiden

SIMANTAP DPRD KU

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PADA SISTEM MANAJEMEN TATA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN >>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatus Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat

KATEGORI PRODUK HUKUM