TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN

Artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul APBD 2024 Kuningan Resmi Ditetapkan, Anggota DPRD Kuningan Minta Kinerja Pemda Maksimal, https://cirebon.tribunnews.com/2023/11/30/apbd-2024-kuningan-resmi-ditetapkan-anggota-dprd-kuningan-minta-kinerja-pemda-maksimal.
Penulis: Ahmad Ripai | Editor: taufik ismail 

APBD Kuningan 2024 resmi ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kuningan. Sejumlah anggota DPRD Kuningan termasuk Bupati Kuningan hadir dalam agenda tersebut.   Diketahui awalnya APBD 2024 mengalami defisit anggaran senilai Rp 37,585 miliar. Hal itu diakibatkan oleh Pendapatan Daerah hanya ditargetkan sebesar Rp 2,765 triliun dan Belanja Daerah nominalnya Rp 2,803 triliun.

Sehingga ada selisih Rp 37,858 miliar karena Pendapatan Daerah tidak mencukupi untuk menutupi Belanja Daerah.Terlepas dengan kondis awal tadi, menyusul adanya Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 39,858 miliar yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan, setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 2 miliar maka posisi APBD 2024 menjadi berimbang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan, Reni Parlina dalam sidang paripurna menyampaikan, ada beberapa catatan khusus berkaitan dengan Pendapatan maupun Belanja Daerah.  “Berkaitan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemda harus melakukan evaluasi terkait mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan belum maksimalnya PAD. Terutama OPD yang serapan PAD masih rendah, OPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk berinovasi dan memetakan kembali potensi PAD," kata Reni dalam sidang paripurna, Kamis (30/11).

Reni mengungkap, target pendapatan pada APBD tahun 2024 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan OPD penghasil supaya tetap konsisten dan bekerja maksimal dalam pengumpulan PAD pada pos pendapatan pajak, retribusi daerah, dan pemakaian aset daerah.

“Untuk Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada RAPBD TA 2024, pada dasarnya bisa kami maklumi."

"Kami menekankan, pemda melakukan pengawasan secara optimal kepada seluruh OPD agar kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan target dan tepat sasaran," katanya.

Untuk Bappeda dalam menetapkan program yang diajukan oleh OPD, agar program atau kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan terlaksana dengan baik. Kemudian, Pemda bisa menganggarkan Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP dan TPG) bagi ASN dianggarkan 14 bulan.

"Selain itu, mengenai tunggakan pembayaran TPP segera dibayarkan dan menyangkut kesejahteraan ASN (gaji dan tunjangan), untuk menjadi skala prioritas agar segera dibayarkan,” katanya.